Surat edaran tentang SSB

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 23/PJ/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-16/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENELITIAN
SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian SSB merupakan pengganti kegiatan Validasi SSB.
2. Wajib Pajak atau kuasanya yang menyampaikan SSB untuk diteliti mengisi formulir penyampaian SSB.
3. Pelaksanaan kegiatan Penelitian SSB ini adalah sebagai berikut :
a. Penanganan berkas di TPT/PST.
Petugas TPT/PST meneliti pemenuhan ketentuan Penelitian SSB (termasuk tidak adanya tunggakan PBB).
Apabila ketentuan Penelitian SSB sudah terpenuhi, kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima, dan berkas dimaksud diteruskan ke Seksi Pelayanan pada KPP Pratama atau Seksi Penetapan pada KPPBB.
b. Penanganan berkas oleh Seksi Pelayanan/Seksi Penetapan.
Kegiatan Penelitian SSB dilakukan oleh Petugas Peneliti yang ditunjuk, yang pengaturannya diserahkan kepada Kepala KPP Pratama yang bersangkutan dengan koordinasi Kepala Seksi Pelayanan. Untuk KPPBB Petugas Peneliti adalah Korlak/Pelaksana Seksi Penetapan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan formulir Kertas Kerja Penelitian.

1) Petugas Peneliti meneliti kebenaran isian pada formulir SSB. Unsur-unsur yang diteliti antara lain:

a) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB.
Petugas Peneliti mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran PBB lainnya.
b) Besarnya NJOP Tanah (Bumi) per meter persegi.
Petugas Peneliti mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB.
c) Besarnya NJOP Bangunan per meter persegi.
Petugas Peneliti mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB.
d) Penghitungan NJOP PBB.
e) Penghitungan BPHTB, terutama untuk meneliti kebenaran:

(1) NPOP.
NPOP diisi dengan nilai harga transaksi/nilai pasar apabila harga transaksi/nilai pasar lebih besar atau sama dengan NJOP PBB. Namun jika harga transaksi/nilai pasar tidak diketahui atau lebih kecil daripada NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB, kecuali perolehan hak karena lelang tetap digunakan harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
(2) NPOPTKP.
(3) Pengenaan 50% (lima puluh persen) karena waris/hibah wasiat/pemberian Hak Pengelolaan.
(4) BPHTB yang harus dibayar.
f) Penghitungan BPHTB yang disetor, terutama besarnya pengurangan dihitung sendiri.
2) Dalam hal diperlukan Penelitian Lapangan SSB, Kepala KPPBB/KPP Pratama menerbitkan Surat Tugas Penelitian Lapangan SSB.
3. Dalam hal dilakukan Penelitian Lapangan SSB, penelitian dimaksud dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penilai atau petugas lain yang ditunjuk.
4. KPPBB/KPP Pratama dapat menetapkan kriteria dilakukannya Penelitian Lapangan SSB dengan tetap mempertimbangkan ketentuan jangka waktu penyelesaian Penelitian SSB. Contoh kriteria dimaksud adalah:

  1. batasan tertentu dari jumlah BPHTB yang harus dibayar;
  2. terdapat bangunan yang belum masuk dalam basis data PBB;
  3. terdapat bangunan dalam basis data PBB tetapi tidak dicantumkan dalam SSB; atau
  4. kriteria lainnya.
5. Terhadap SSB atau SSB bukti pelunasan yang sudah diteliti, distempel dengan bentuk stempel sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Dalam hal SSB yang diteliti memerlukan perhatian, perlu diberikan catatan dalam buku register agar dapat diidentifikasi untuk dilakukan kegiatan lebih lanjut, misalnya:

  1. penyampaian formulir SPOP/LSPOP kepada WP dalam rangka mutasi subjek/objek PBB;
  2. penyampaian formulir pendaftaran NPWP bagi WP yang belum ber-NPWP (terutama untuk perolehan hak atas tanah dan atau bangunan objek PBB buku III, IV, dan V);
  3. tindak lanjut atas data objek PBB baru oleh Seksi Esktensifikasi Perpajakan di KPP Pratama atau Seksi Pendataan dan Penilaian di KPPBB; dan/atau
  4. pemanfaatan sebagai alat keterangan, misalnya untuk pengenaan PPN atas kegaiatan membangun sendiri atau PPh atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
7. Dalam rangka pengamanan penerimaan BPHTB KPPBB/KPP Pratama diupayakan tetap mengecek status pembayaran BPHTB pada Bank Persepsi, meskipun tidak termasuk dalam kegiatan Penelitian SSB.
8. Kanwil DJP agar melakukan koordinasi dan memberikan bimbingan ke KPPBB/KPP Pratama di wilayah masing-masing dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008.
9. KPPBB/KPP Pratama agar mensosialisasikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 kepada Wajib Pajak dan pihak terkait seperti PPAT dan Kantor Pertanahan setempat, khususnya mengenai ruang lingkup Penelitian SSB.
10. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) bahwa dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, wajib pajak tetap mengisi SSB dengan keterangan nihil dan cukup diketahui oleh PPAT/Notaris PPAT/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan.
11. Lain-lain:

  1. Buku Register Penelitian SSB sebagaimana pada Lampiran 1 Surat Edaran ini.
  2. Kertas Kerja Penelitian SSB sebagaimana pada Lampiran 2 Surat Edaran ini.
  3. Prosedur Penelitian SSB sebagaimana pada Lampiran 3 Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

JUal beli SPPT masih nama pemilik yang lama

Permasalahan selanjutnya adalah SPPT PBB masih nama pemilik sebelumnya, padahal tanah tersebut telah dibeli oleh pemilik baru. Ada pemahanan yang perlu diketahui:
1. Jual beli bisa memalui kepala desa/Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
2. Jual beli juga bisa melalui PPAT/Notaris
3. Pembuatan sertifikat melalui BPN
4. Pengurusan PBB serta validasi SSB ada di kantor Pajak.
Kepala desa/Camat, Notaris/PPAT, BPN, dan kantor Pajak adalah instasi berbeda dan tidak ada hubungan structural yang ada hznya koordinasi. Namun, untuk jual beli tidak serta merta dilakukan mutasi / pemindahan selama tidak ada pengajuan dari Wajib Pajak atau yang dikuasakan oleh Wajib Pajak sendiri.
Bila nama SPPT masih nama pemilik sebelumnya, menggunakan pengajuan MUTASI. Kelengkapan yang diperlukan:
1. Formulir pengajuan mutasi
2. Foto kopi identitas diri, KTP/SIM
3. Foto kopi bukti kepemilikan, Setifikat , Akta Jual Beli
4. Foto kopi keterangan bangunan, IMB
5. SPOP dan LSPOP
6. Bukti pendukung lainnya.

// <![CDATA[//

SSB (Surat Setoran Bea)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-23/PJ/2008

tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2008 tentang TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. Mengisi Formulir Penyampaian SSB yang dapat diperoleh di KPP Pratama dengan dilampiri :

•SSB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) / SSB disertai Bukti Penerimaan Negara. Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil,wajib pajak tetap mengisi SSB dengan keterangan nihil dan ditandatangani oleh PPAT/Notaris PPAT/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan;

•Fotokopi  SPPT dan STTS /Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti pembayaran PBB lainnya;

•Fotokopi  Identitas Wajib Pajak;

•Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

•Fotokopi  Identitas Kuasa wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

•Foto Copy kartu NPWP (dalam hal Wajib pajak sudah memiliki NPWP);

•Dokumen lain yang diperlukan (Akte Waris,Akte Jual beli, Surat Keterangan Hibah dan lain-lain).

B. Tidak ada tunggakan PBB dengan ketentuan sebagai berikut :

berdasarkan Pasal 22 UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tunggakan PBB yang harus dilunasi adalah tunggakan selama 10 tahun ke belakang..

Jangka Waktu Penyelesaian penelitian SSB :

—Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSB (lengkap) dalam  hal tidak memerlukan penelitian lapangan;

—Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSB (lengkap)   dalam hal memerlukan penelitian lapangan.

—Dalam penelitian lapangan  Perlu dilengkapi : Contac Person,posisi relatif obyek pajak,gambar lokasi agar jangka waktu 3 hari dapat dipenuhi.

Penelitian Lapangan diperlukan dalam hal :

—Terdapat bangunan yang belum masuk dalam Basis Data PBB;

—Terdapat bangunan dalam Basis data PBB tetapi tidak   dicantumkan dalam SSB;

—Batasan tertentu dari jumlah BPHTB yang harus dibayar;

—Kriteria lain yang ditetapkan Kepala KPP.

Hasil Penelitian lapangan :

Apabila ditemukan harga transaksi maka perlu disesuaikan dalam pengisian SSB ,mana yang tertingi antara Harga Transaksi atau NJOP.

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I.   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

1. Pengertian.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) mengenai pajak terutang.yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.

2. Hak Wajib Pajak.

a. Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak, paling lambat bulan Juni atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

b. Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan PBB.

c. Mengajukan keberatan dan pengurangan.

d. Mendapatkan Surat tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank/Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi.

3. Kewajiban Wajib Pajak.

a. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/Kantor Penyuluhan Pajak untuk diteruskan ke atau Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT.

b. Melunasi PBB pada tempat yang telah ditentukan.

4. Cara Mendapatkan SPPT.

a. Mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/Kepala Desa/di tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk.

b. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat Kelurahan/Desa.

II. Tata Cara Pembayaran PBB.

1. Pembayaran dapat dilakukan melalui :

a. bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau

b.      petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi.

c.      khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembayaran PBB dapat

dilakukan pembayaran secara on-line di Bank-bank yang telah ditunjuk.

2. Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil).

http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/peraturan.asp

Pajak bumi dan bangunan

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

II.  Objek PBB

Objek PBB adalah “Bumi dan/atau Bangunan”:

Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Contoh :  sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.

Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Contoh :  rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll

III. Objek PBB Yang Dikecualikan

Objek yang dikecualikan adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum  dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.

2.   Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain.

4. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan azas timbal balik dan  Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

IV. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;

- memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;

- memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

V. Cara Mendaftarkan Objek PBB

Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi  letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di Kantor Pelayanan PBB/Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

VI. Dasar Pengenaan  PBB

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan :

a.   harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;

b.   perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya;

c.   nilai perolehan baru;

d.   penentuan nilai jual objek pengganti.

VII. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

b.     Apabila wajib pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

VIII. Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

Ø      Objek pajak perkebunan adalah 40%

Ø      Objek pajak kehutanan adalah 40%

Ø      Objek pajak pertambangan adalah 20%

Ø      Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

-          apabila NJOP-nya  > Rp1.000.000.000,00  adalah 40%

-          apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

IX. Tarif PBB

Besarnya  tarif PBB adalah 0,5%

X. Rumus Penghitungan PBB

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

a.    Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

b.    Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

XI. Tempat Pembayaran PBB

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang  telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

XII. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang.

Saat yang menentukan pajak terutang menurut Pasal 8 ayat 2 UU PBB adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Contoh :      A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 1996.

Kewajiban PBB Tahun 1996 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun Pajak 1997 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B.

Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Contoh : A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 1996. Kewajiban PBB Tahun 1996 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun Pajak 1997 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B.

http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/peraturan.asp

Urus Seritifikat Lewat Larasita

Warta Kota/ahmad sabran

Mobil dan Motor Datangi Warga

Kebayoran Baru, Warta Kota
Pelayanan sertifikasi tanah keliling yang dinamakan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) diluncurkan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (9/2). Peresmian pengoperasian Larasita dilakukan Wali Kota Jaksel Syahrul Effendi.
Peluncuran Larasita ini merupakan tindak lanjut dari Larasita yang dicetuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jawa Tengah, pada Desember 2008.
Di Jaksel akan disiapkan tiga kendaraan, yakni satu mobil dan dua sepeda motor, untuk Larasita. ”Diharapkan dengan adanya Larasita, masyarakat bisa lebih mudah mendapat pelayanan sertifikasi tanah,” ujar wali kota. Dalam pelaksanaannya, petugas Larasita akan berkoordinasi dengan petugas kelurahan dan kecamatan setempat.
Kepala Kantor Pertanahan Jaksel Djoko Dwi Ciptanto menambahkan, Larasita merupakan layanan seperti loket di Kantor Pertanahan Jaksel. Namun, layanan ini langsung mendatangi masyarakat dengan menggunakan mobil keliling yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Mobil itu selalu terkoneksi dengan Kantor Pertanahan Jaksel.
”Dengan dekatnya masyarakat dan petugas BPN diharapkan rakyat terbebas dari informasi yang menyesatkan terhadap pengurusan sertifikat tanah,” jelas Djoko.
Setiap wilayah di Jakarta memiliki satu mobil dan dua motor Larasita yang siap melayani warga guna pengurusan sertifikasi tanah. Petugas yang mengendarai motor Larasita juga dilengkapi dengan alat-alat ukur pertanahan.
Pada Februari ini layanan Larasita akan beroperasi di Kecamatan Kebayoran Baru, Maret di Mampangprapatan, April di Pancoran, Mei di Tebet, Juni di Setiabudi, Juli di Cilandak, Agustus di Jagakarsa, September di Pasarminggu, Oktober di Pesanggrahan, November di Kebayoran Lama. Larasita akan berkeliling ke-65 kelurahan di 10 kecamatan tersebut.
Untuk mengecek proses sertifikasi bisa kirim SMS ke 0812.100.62000. Sekadar contoh, jika seorang telah mendaftarkan permohonan sertifikat di Larasita, bisa mengirim SMS dengan format CEK<spasi>no berkas<garis miring>tahun. Misalnya, CEK 2843/2008 kirim ke 0812.100. 62000. dan balasannya berbunyi Berkas nomor 2843/2008 dalam proses kasubsi PH +-3 hr lagi selesai.
Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi biaya pengukuran tanah, pengukuran, dan informasi pelayanan sertifikat. (sab)

SYARAT URUS SERTIFIKAT TANAH

• Isi formulir sertifikasi tanah
• Fotokopi KTP
• Fotokopi girik/akte jual beli, dan segel
• Surat kuasa (jika diwakilkan)
• Biaya Rp 25.000/bidang
• Masa pengurusan 10 hari
• Bayar pajak hak atas tanah dan bangunan

http://www.wartakota.co.id/read/news/339

Mobil Larasita Permudah Urus Sertifikat Tanah

BERITAJAKARTA.COM—Warga Jakarta kini tak perlu repot-repot lagi mengurus sertifikat tanah. Bahkan birokrasi yang berbelit-belit seperti yang selama ini sering ditemui bisa dihindari. Kini warga cukup membawa permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke Mobil Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah atau yang lebih dikenal dengan nama Larasita yang ada di kelurahan dan kecamatan. Petugas akan langsung datang ke rumah mengukur tanah. Dan hebatnya, dalam waktu 45 hari sertifikat sudah bisa diambil di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) masing-masing wilayah.

Pelayanan jemput bola melalui mobil Larasita ini prosesnya hampir sama dengan pelayanan sertifikasi tanah reguler. Bedanya kini aparat pertanahan yang mendatangi pemohon pada pos pelayanan yang dijadwalkan. Pemohon cukup mengajukan berkas data tanah langsung diukur, tak lebih dari 40 hari sertifikat sudah jadi. “Jika persyaratan berkas permohonan warga lengkap seperti ada surat perolehan tanah, advice planning dari suku dinas Tata ruang, dan persyaratan lainnya bisa cepat rampung,” ujar Cecep Subagia, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara, saat peluncuran mobil Larasita di pelataran parkir barat kantor Walikota Jakarta Utara, Jumat (20/2) pukul 15.00 WIB.

Program mobil keliling Larasita, kata Cecep, merupakan layanan BPN dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang selalu terkoneksi dengan Kantor BPN. Sehingga mobil tersebut mempunyai fungsi yang sama dengan loket Kantor BPN.

“Untuk itu masyarakat yang tidak sempat datang ke Kantor BPN tinggal menunggu kehadiran mobil Larasita ke kelurahan maupun kecamatan. Di mobil Larasita ini tidak hanya melayani informasi saja, namun masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan sekaligus pembayaran,” jelasnya.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, berharap peluncuran Larasita ini bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. “Mobil keliling Larasita ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanahnya,” jelas Bambang.

Ia menambahkan, tidak sedikit masyarakat yang belum mensertifikasi tanahnya sehingga banyak timbul permasalahan ketika terjadi jual beli kelak. Dengan mengantongi sertifikat, masyarakat memiliki kepastian hukum yang jelas perihal status tanahnya.

“Soalnya masalah tanah ini sangat rawan sengketa, khususnya ketika ada transaksi jual beli maupun penggantian saat pembebasan tanah kelak. Dan banyak kepentingan bermain dalam kasus semacam itu. Jadi kalau sudah memiliki sertifikat tanah, kepastian hukum kepemilikan tanah lebih jelas dan legal hukumnya,” kata mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) DKI Jakarta ini.

Ia menjelaskan, mobil keliling Larasita ini akan beroperasi ke setiap kelurahan dan kecamatan di wilayah Jakarta Utara. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih mudah dalam menjangkau pelayanan BPN dalam mengurus sertifikasi kepemilikan tanah.

Yanto, warga Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara menyambut baik peluncuran mobil keliling Larasita tersebut. Dengan begitu, masyarakat bakal mudah melakukan pengurusan sertifikasi tanah. “Kalau bisa mengurus langsung, kenapa harus melalui calo. Dengan adanya pelayanan ini, praktik calo di kantor BPN akan berkurang,” tuturnya.

Reporter: jacksond

Keberatan atas BPHTB

(1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

a.   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;

b.   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;

c.   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;

d.   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.

(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)  Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(5)  Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

(6)  Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

(7)  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(8)  Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(9)  Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

(10) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak,  atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (8) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

II. Banding

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai kebertannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(3)     Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(4)     Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

III. Pengurangan

Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri karena:

1. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh;

a.        Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

b.       Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

2.       kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh;

a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

c. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

3. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, contohnya;

Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat.

IV. Pengembalian Kelebihan

Pembayaran BPHTB

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, c.q. Kantor Pelayanan PBB setempat.

Penghitungan BPHTB

I.       Cara Penghitungan BPHTB

Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen). Secara matematis adalah;

BPHTB = 5 % X (NPOP – NPOPTKP)

Contoh;

1.     Pada tanggal 6 Januari  2001, Tuan “S” membeli tanah yang terletak di Kabupaten “XX” dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp50.000.000,00. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 5 % x (Rp 50 juta – Rp 60 juta)

= 5 % x ( 0)

= 0 (nihil).

2.     Pada tanggal 7 Januari  2001, Nyonya “D” membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten “XX” dengan NPOP Rp100.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah Rp100.000.000,00 dikurangi Rp60.000.000,00 sama dengan Rp40.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 5 % x (Rp 100 – Rp 60) juta

= 5 % x ( Rp 40) juta

= Rp 2 juta .

3.     Pada tanggal 28 Juli 2001, Tuan“S” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota “BB” dengan NPOP Rp400.000.000,00. NPOPTKP  untuk perolehan hak karena waris untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp400.000.000,00 dikurangi Rp300.000.000,00 sama dengan Rp100.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 5 % x (Rp 400 – Rp300) juta

= 5 % x ( Rp 100) juta

= Rp 5  juta .

4.     Pada tanggal 7 November 2001, Wajib Pajak orang pribadi “K” mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota “BB” dengan NPOP Rp250.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB = 5 % x (Rp 250  – Rp 300) juta

= 5 % x ( 0)

= 0 (nihil).

II. Pembayaran BPHTB

Pembayaran BPHTB pada prinsipnya menganut sistim “self assessment”. Artinya Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pajak yang terutang dibayarkan ke kas Negara  melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Bea (SSB).

III. Penetapan

1.      Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar.  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)  se bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.

2.      Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen)  dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

IV. Penagihan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila :

1. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

3. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. Dan jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

**@**